Dewan Minta Pemkot Benahi Infrastruktur Pariwisata Lokal

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Komisi II DPRD Kota Balikpapan meminta Pemkot Balikpapan untuk fokus memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendukung sektor pariwisata lokal, khususnya akses jalan menuju destinasi wisata.

“Sudah seharusnya, Pemkot Balikpapan saat ini lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendukung sektor pariwisata lokal, utamanya akses jalan menuju destinasi wisata,” ujar, Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Jafar Sidik, Selasa (8/4/2025).

Dikatakannya, investasi dibidang usaha wisata pada dasarnya merupakan urusan sektor swasta yang telah memahami orientasi profit dan perhitungan modal. Namun demikian, harus mendapatkan dukungan dari Pemkot Balikpapan dalam bentuk penyediaan infrastruktur dasar.

“Kalau bicara orientasi profit, pengusaha sudah pasti tahu berapa besar investasi yang dibutuhkan untuk membangun satu unit usaha pariwisata. Bantuan dari pemerintah, baik melalui CSR maupun program lainnya, sifatnya hanya sebagai pionir,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Jafar juga menegaskan jika pembangunan infrastruktur seperti akses jalan merupakan tanggung jawab Pemkot Balikpapan karena tidak realistis jika dibebankan kepada pihak swasta, kecuali untuk pembangunan yang berada di dalam area usaha mereka.

“Akses jalan itu nomor satu. Itu tidak mungkin swasta yang bangun, kecuali di lokasi mereka sendiri. Pemerintah seharusnya fokus mendukung akses-akses menuju lokasi wisata tersebut,” ucapnya/

Jafara juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang dalam pengembangan sektor pariwisata di Balikpapan. Dalam kesempatan itu juga, ia mengajak pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk belajar dari daerah-daerah lain, tanpa harus meniru secara utuh, mengingat perbedaan kultur dan budaya.

“Misalnya, kita belajar dari Bali. Walaupun kita juga punya pantai, belum tentu bisa diterapkan cara yang sama karena kultur di sini berbeda. Orang asing mungkin terbiasa berpakaian santai di pantai, tapi saat masuk ke lingkungan masyarakat lokal yang memiliki norma berbeda, itu bisa menjadi masalah,” tutupnya.