Digitalisasi Layanan Dukcapil, PPU Catat Persentase Pengguna IKD Tertinggi  

PENAJAM– Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mencatatkan prestasi membanggakan dalam transformasi digital administrasi kependudukan. Hingga 15 April 2025, PPU menjadi daerah dengan persentase pengguna Identitas Kependudukan Digital (IKD) tertinggi di Kalimantan Timur, dengan capaian 14,97 persen dari total 140.752 wajib KTP.

Capaian ini menempatkan PPU di posisi teratas secara persentase, unggul dari daerah lain di Kaltim, termasuk Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang meski memiliki pengguna IKD lebih banyak secara jumlah, yakni 42.094 orang, namun baru mencapai 7,52 persen dari total wajib KTP sebesar 559.868 orang.

“Secara jumlah memang masih di bawah Kukar, tapi secara persentase, kita paling tinggi di Kaltim,” ucap Dony Ariswanto, Kepala Bidang Catatan Sipil Disdukcapil PPU, Jumat (18/4/2025).

Meski masih berada di bawah target nasional sebesar 30 persen, Dony menyebut capaian ini merupakan sinyal positif bahwa masyarakat PPU cukup antusias menyambut era digitalisasi layanan publik. Hasil tersebut merupakan buah dari strategi sosialisasi intensif serta pendekatan jemput bola yang dilakukan oleh pihaknya.

BACA JUGA:

Baca Juga:

Pemkab PPU Dorong Reformasi Birokrasi, Wabup Waris Buka Bimtek Agen Perubahan

IKD sendiri adalah layanan digital yang diluncurkan Kementerian Dalam Negeri sebagai pengganti KTP fisik, memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan publik melalui aplikasi di ponsel pintar.

“Cukup tunjukkan aplikasi IKD di HP, warga sudah bisa mengurus SIM, melamar kerja, dan lainnya. Praktis tanpa perlu bawa dokumen fisik,” terang Dony.

Proses aktivasi IKD pun diklaim sangat mudah. Masyarakat cukup mengunduh aplikasi IKD dari Play Store atau App Store, mengisi data diri, melakukan verifikasi wajah, dan kemudian datang ke kantor Disdukcapil untuk pemindaian QR code. Setelah itu, aktivasi diselesaikan melalui PIN yang dikirimkan ke email pengguna.

Untuk mendongkrak angka partisipasi, Disdukcapil PPU juga mewajibkan setiap pemohon layanan kependudukan untuk mengunduh dan mengaktifkan IKD. Selain itu, sosialisasi digelar secara masif ke berbagai lini mulai dari sekolah, kampus, perkantoran, hingga lokasi pameran.

“Target kami mengejar 30 persen sesuai standar nasional. Kami optimistis bisa mencapainya dengan pendekatan langsung kepada masyarakat,” tutup Dony. (Adv)