DJP Sampaikan Perkembangan Terbaru Terkait Implementasi Coretax DJP

Gerbangkaltim.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali menginformasikan perkembangan terkini terkait implementasi Coretax DJP melalui keterangan tertulis nomor KT-03/2025 pada 13 Januari 2025. DJP menyampaikan bahwa upaya perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan wajib pajak dalam mengakses layanan perpajakan.

Perbaikan Proses Bisnis yang Telah Dilakukan

Beberapa perbaikan signifikan dalam implementasi Coretax DJP meliputi:

1. Pendaftaran
   • Penanganan masalah gagal login.
   • Penyempurnaan pendaftaran NPWP, termasuk untuk Warga Negara Asing (WNA).
   • Optimalisasi pengiriman One-Time Password (OTP).
   • Update profil wajib pajak, termasuk perubahan data Penanggung Jawab (PIC) perusahaan dan karyawan.
2. Pelaporan SPT
   • Kemudahan dalam pembuatan faktur pajak yang disampaikan dalam format *.xml.
3. Document Management System (DMS)
   • Perbaikan proses penandatanganan faktur pajak menggunakan Kode Otorisasi DJP atau sertifikat elektronik.

Capaian Hingga 13 Januari 2025

Hingga pukul 10.00 WIB pada 13 Januari 2025, DJP mencatat:

• 167.389 wajib pajak telah berhasil memperoleh sertifikat digital/elektronik untuk menandatangani faktur pajak.
• 53.200 wajib pajak berhasil membuat total 1.674.963 faktur pajak, dengan 670.424 faktur telah divalidasi atau disetujui.

Komitmen DJP untuk Perbaikan Berkelanjutan

DJP terus melakukan perbaikan pada sistem Coretax DJP untuk memastikan tidak ada lagi kendala yang mengganggu akses layanan wajib pajak. DJP berterima kasih atas kesabaran dan dukungan wajib pajak dalam membantu pemerintah membangun sistem informasi perpajakan yang modern dan andal.

Layanan Pendukung Wajib Pajak

Untuk membantu wajib pajak, DJP menyediakan FAQ yang dapat diakses melalui laman resmi di www.pajak.go.id. Jika masih menemui kendala, wajib pajak dapat menghubungi Kring Pajak 1500 200 atau kantor pajak terdekat.

DJP berkomitmen memberikan pembaruan informasi terkait perkembangan Coretax DJP secara berkala. (Dwi Astuti)