DPRD Kota Balikpapan Sarankan Debat Pilkada Dilaksanakan di Jakarta

DPRD Balikpapan
Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri saat memberikan arahan Silaturahmi Forkopimda dan Deklarasi Damai Pilkada Serentak 2024 Kota Balikpapan, Senin (28/10/ 2024) kemarin.

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Ketua DPRD Kota Balikpapan Alwi Al Qadri menyarankan pelaksanaan debat Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan salah satunya dilaksanakan di luar Kota Balikpapan dalam hal ini Kota Jakarta.

Hal ini disampaikannya, usai mengikuti Silaturahmi Forkopimda dan Deklarasi Damai Pilkada Serentak 2024 Kota Balikpapan, Senin (28/10/ 2024) kemarin.

Dikatakan Alwi, debat Pilkada Serentak 2024 Kota Balikpapan dilaksanakan sebanyak tiga kali, dimana dua diantaranya dilaksanakan di Kota Balikpapan dan harapannya satu kali dilaksanakan di luar Kota Balikpapan. Hal ini dilakukan untuk menghindari gesekan yang terjadi antara pendukung paslon.

“Kami khawatir ada gesekan di lapangan. Tapi kalau acara di luar daerah atau berada di Jakarta, saya yakin bisa meminimalisasi gesekan,” ujarnya.

Dikatakannya, tentang rencana debat yang akan dilaksanakan di Jakarta ini juga sudah dibahas dalam rapat Forkopimda Kota Balikpapan.

“Ini sudah kami bahas dalam forkopimda. Tapi masih sebatas saran,” jelasnya.

Penentuan debat ini juga harus berdasarkan kesepakatan paslon dan berhubungan dengan anggaran.

Menurutnya, hal ini penting dengan tujuan meniadakan gesekan antar massa jika berada di Balikpapan.

“Tentu paslon bawa massa, ada sedikit pemicu bisa jadi ribut. Semoga usulan ini diterima, tapi kalau tidak ya melihat kondisi nanti tidak apa-apa,” tukasnya.

Dalam kesempatan itu, Alwi juga meningatkan KPU untuk menyiapkan logsitik pemilu dengan baik, mengingat semakin dekatnya waktu pelaksanaan pilkada yang kurang dari satu bulan.

“Jangan sampai ada kejadian surat suara kurang dan soal petugas KPPS,” ucapnya.

Kemudian, ia juga menyampaikan pesan agar anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) tidak terlalu tua. Artinya diatur batasan usia untuk KPPS.

“Mereka akan bekerja full dari pagi ketemu pagi. Jadi seharusnya ada batasan usia. Ini untuk mengantisipasi tak ada lagi kejadian KPPS tumbang seperti pada pilpres 2019 lalu,” pintanya.

Terakhir, Alwi juga mengingatkan agar ASN menjaga netralitas. Pjs wali kota bisa memberi instruksi kepada ASN terkait hal tersebut.

“Dengan deklarasi damai, semoga pilkada berjalan lancar tidak ada kendala sampai akhir,” tutupnya.

Tinggalkan Komentar