Hasil Verifikasi, Lahan Warga Berada di Luar Kawasan Pembangunan SMP Negeri 25

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Balikpapan menyatakan lahan warga yang masuk dalam kawasan pembangunan SMP Negeri 25, Kelurahan Margasari, Balikpapan ternyata tidak benar. Pasalnya, berdasarkan hasil verifikasi sementara yang dilakukan oleh tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan lahan warga tersebut berada di luar kawasan pembangunan sekolah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Balikpapan, Pujiono mengatakan, posisi lahan warga yang diklaim berada di dalam lokasi pembangunan ternyata tidak tepat. Pasalnya, dari hasil verifikasi sementara yang dilakukan oleh tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan, ternyata lokasi lahan para penggugat berada di luar lokasi bangunan SMPN 25.

“Lahan mereka tepatnya berada di pinggiran lokasi lahan yang dipergunakan untuk pembangunan SMPN 25,” ujarnya, Kamis (13/10/2022).

“Saat ini sedang proses verifikasi oleh Disdikbud, untuk sementara hasilnya ternyata (lahan) yang digugat tersebut tidak berada di lokasi bangunan SMPN 25. Tapi pada bangunan-bangunan yang ada di pinggirnya,” tambahnya.

Pujiono menambahkan, hasil tersebut juga masih belum clear karena proses verifikasi yang dilakukan masih berjalan di lapangan.

“Orang-orang yang menggugat itu lahannya berada di tepian atau pinggir lahan, tidak masuk (lokasi pembangunan). Tapi ini belum clear. Untuk sementara seperti itu,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Pujiono menambahkan, sejumlah surat bukti kepemilikan (segel) yang dimiliki warga juga dipertanyakan karena terdapat perbedaan tarikan tanda tangan dari masing-masing segel yang dipegang oleh warga lainnya.

“Tapi, sebenarnya Camat di wilayah tersebut pun tidak bisa mengeluarkan (bukti kepemilikan) karena masih berada pada lokasi pasang-surut. Sehingga, harus dilakukan pembuktian mendetail terkait tandatangan Camatnya,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, puluhan warga mengklaim hak atas lokasi sekolah yang sudah mulai dibangun hingga mencapai hampir 80 persen ini.