IPW Khawatirkan Potensi Konflik Jika Polri Lamban Tangani Kasus Pembakaran Bendera

JAKARTA, Gerbangkaltim.com – Ind Police Watch (IPW) menilai Polri bekerja lamban dalam mengungkap kasus pembakaran pembakaran bendera PDIP dalam aksi demo penolakan RUU HIP di depan Gedung DPR beberapa waktu lalu.

” Jika Polri lamban, potensi konflik horizontal di akar rumput bakal terjadi, ” kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, Sabtu (27/6).

Padahal cukup banyak saksi di TKP, video dan foto aksi pembakaran bendera PDIP itu sudah viral, dan di TKP juga sangat banyak aparat intelijen yang bisa diminta data maupun informasinya untuk mempercepat penuntasan kasus ini.

“Jika Polri masih bekerja lamban, IPW khawatir kasus pembakaran bendera PDIP ini akan memunculkan konflik dan kekacauan, yang berbuntut pada stabilitas kekuasaan Presiden Jokowi, apalagi dalam aksi demo menolak RUU HIP itu ada sebagian massa yang menuntut pelengseran Jokowi sebagai presiden, ” katanya.

Untuk itu, kata Neta, Polri perlu bekerja keras segera menuntaskan kasus tsb. Selain itu segera mengerahkan babinkamtibmasnya di berbagai daerah untuk melakukan pendekatan kepada tokoh tokoh agar tidak terjadi benturan di masyarakat pasca pembakaran bendera PDIP.

“Wajar jika PDIP melapor ke polisi karena benderanya dibakar dlm aksi demo. Sebab sebagai partai besar, PDIP jelas tidak mau dilecehkan,” katanya.

Bagaimana pun aksi pembakaran bendera parpol ini tidak bisa dibiarkan. Jika dibiarkan akan menimbulkan permasalahan.

Pertama, kasus pembakaran bendera parpol ini akan menjadi yurisprudensi atau preseden yang akan diikuti masyarakat lain.

“Jika kecewa dengan parpol atau ormas massa tertentu, massa akan dengan gampang membakar bendera parpol atau ormas,” ujarnya.

Permasalahn kedua, lanjut Neta jika kasus ini dibiarkan akan muncul aksi balas dendam dari massa dan pendukung PDIP terhadap massa aksi yg membakar bendera mereka.

“Ingat massa PDIP cukup banyak dan menyebar di seluruh Indonesia bukan mustahil mereka akan melakukan aksi massa memprotes pembakaran bendera parpolnya, sebaliknya ormas yg melakukan aksi penolakan RUU HIP itu juga cukup banyak massanya dan menyebar di seluruh Indonesia. Jika hal itu terjadi bentrokan massa tentu tak terhindarkan,” terang Neta.

Sebab itu, IPW menyarankan sebelum bentrokan massa di berbagai daerah terjadi, Polri harus segera memproses dan menuntaskan laporan pembakaran bendera PDIP .

” Polri perlu bertindak ekstra cepat mengusut dan menyelesaikan kasus ini agar tidak terjadi konflik dan bentrokan massa di akar rumput, yang pada akhirnya bisa mengganggu stabilitas kekuasaan Presiden Jokowi,” sarannya. (erwe)