Jadi Guru Penggerak di Kaltim Kurang Diminati, DPR Akan Lakukan Evaluasi

Balikpapan, Gerbangkaltim,com – Wakil Ketua Komisi X DPRD RI, Hetifah Sjaifudian bekerjasama dengan Balai Guru Penggerak (BGP) Kaltim menggelar sosialisasi program guru penggerak dengan mengusung tema “Untuk Mewujudkan Pelajar Pancasila” yang dimana kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Kamis (13/7/2023).

Kepala Balai Guru Penggerak (BGP) Kaltim, Wiwik Setiawati mengatakan, saat ini ada sebanyak 480 guru yang sudah terlibat dalam program guru penggerak. Namun jumlah tersebut masih tergolong masih sangat minim, jika dibandingkan dengan jumlah sekolah yang ada di Kaltim.

Apalagi Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021 menetapkan aturan terbaru yaitu mewajibkan calon kepala sekolah mengantongi sertifikat guru penggerak. Maka itu bisa berdampak pada ketersediaan kepala sekolah di tiap kabupaten kota se-Kaltim.

“Jadi program guru penggerak ini sedang kita kebut untuk di Kaltim,” ujarnya.

Dikatakannya, untuk di Kota Balikpapan saja masih kurang karena saat ini jumlahnya hanya sebanyak 123 orang saja.

“Nah, dampaknya kita bisa kekurangan kepala sekolah. Ini kita buka lagi pendaftaran guru penggerak 17 Juli ini,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi X DPRD RI, Hetifah Sjaifudian mengatakan, haru diakui saat ini minat untuk menjadi guru penggerak di Provinsi Kaltim masih sangat minim.

“Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi, tapi di sisi lain bisa memperbanyak kuota atau alokasinya karena guru-guru penggerak itu ‘kan sebagi pionir perubahan di sekolah,” ungkapnya.

Satu satunga Wanita Anggota DPRD RI dari Provinsi Kaltim ini mengungkapkan, saat ini juga ada banyak keluhan tentang guru penggerak ini. Misalnya, mereka yang sudah berstatus guru penggerak, di sekolahnya tidak diberikan ruang dan kesempatan untuk berkreatifitas dan akhirnya ide mereka digunakan di sekolah lainnya.

“Disisi lainnya, seleksi untuk menjadi guru penggerak sulit. Dimana hanya mereka yang memiliki kemampuan dan daya kreasi yang tinggi yang bisa berhasil,” jelasnya.

“Jadi ini rencananya kita ingin mengevaluasi program ini agar lebih baik. Dan sebagai anggota DPR, maka tugas kami untuk melakukan proses pengawasan karena ini program yang bagus,” tambahnya.

Apalagi, kata dia, sekolah penggerak dan guru penggerak anggarannya Rp485 miliar tahun ini.

“Artinya, cukup besar sehingga kita pingin tahu hasilnya seperti apa mulai dari versi sekolah, guru dan guru yang daftar tapi nggak terima juga bagaimana. Ini untuk perbaikan kebijakan, intinya supaya perubahan-perubahan yang sudah kita dorongan itu berjalannya lebih lancar,” tutupnya.