Gerbangkaltim.com, Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menandatangani perpanjangan Nota Kesepahaman (MoU) terkait upaya perlindungan dan pembangunan kehutanan di Indonesia. Langkah strategis ini menegaskan pentingnya peran aktif Polri dalam menjaga kelestarian hutan, terutama menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di musim panas mendatang.

Dalam acara yang berlangsung di Rupatama, Jakarta, pada Senin (17/2/2025), Menteri Kehutanan mengungkapkan bahwa tantangan di sektor kehutanan semakin besar, terutama menjelang musim kemarau.

“Kami dari Kementerian Kehutanan sangat senang dengan sinergi ini karena tantangan di sektor kehutanan sangat luar biasa. Apalagi sebentar lagi kita memasuki musim panas, yang seringkali menjadi puncak kejadian kebakaran hutan,” ujar Menteri Kehutanan.

Peran Strategis Polri dalam Pengamanan Hutan

Menurut Menteri Kehutanan, dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di kementeriannya, peran Polri sangat krusial dalam menjaga hutan Indonesia. Pasalnya, Polri memiliki jaringan yang menjangkau hingga pelosok desa dan tingkat tapak, memungkinkan pengawasan lebih efektif terhadap kawasan hutan yang rawan kejahatan lingkungan.

“Selain karhutla, ancaman lain yang juga menjadi perhatian adalah penyelundupan tanaman dan satwa yang dilindungi. Sinergi dengan Polri sangat penting dalam mencegah kejahatan lingkungan ini,” tambahnya.

Kapolri Tegaskan Komitmen Penegakan Hukum

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri siap bersinergi dalam lima tahun ke depan guna memastikan perlindungan hutan berjalan efektif. Upaya ini juga sejalan dengan salah satu poin Asta Cita pemerintahan, yakni menjaga hutan sesuai peruntukannya.

“Pergantian dari musim hujan ke musim panas harus menjadi perhatian bersama agar dapat mengantisipasi potensi kebakaran hutan. Perlu ada langkah tegas dalam penegakan aturan,” tegas Kapolri.

Kapolri juga menyoroti bahwa banyak kasus karhutla terjadi akibat unsur kesengajaan oleh pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum agar kejadian serupa bisa diminimalisir.

“MoU ini memperkuat sinergi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kehutanan. Ke depan, kerja sama ini diharapkan semakin optimal dalam melindungi hutan serta mendukung ketahanan pangan nasional,” pungkasnya.

Sinergi Polri dan Kementerian Kehutanan: Mewujudkan Hutan yang Terlindungi

Penandatanganan MoU ini menjadi bukti nyata bahwa Polri dan Kementerian Kehutanan berkomitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan, pencegahan, dan penegakan hukum guna memastikan hutan tetap terjaga bagi generasi mendatang.

📌 Sumber: Kementerian Kehutanan & Polri