Gerbangkaltim.com, Magelang – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menjadi narasumber dalam retreat kepala daerah yang digelar di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil) Magelang, Selasa (25/2/2025). Dalam kesempatan ini, Kapolri membawakan materi terkait keamanan, penegakan hukum, dan strategi pencegahan korupsi, yang menjadi kunci dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Pencegahan Korupsi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Kapolri menegaskan bahwa pencegahan korupsi harus menjadi prioritas bagi kepala daerah, karena berperan penting dalam membangun kepercayaan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Mencegah terjadinya korupsi bisa dilakukan secara optimal. Ini juga merupakan bentuk dukungan kita dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah serta menjalankan program-program pemerintah,” ujar Kapolri seusai sesi pembekalan.

Dalam paparannya, Kapolri juga mengidentifikasi area rawan korupsi di pemerintahan, mulai dari pengadaan barang dan jasa, perizinan, hingga pengelolaan anggaran daerah. Ia menekankan pentingnya sistem pengawasan yang transparan serta integritas tinggi dari para pemimpin daerah.

Komitmen Kapolri: Buka Ruang Konsultasi bagi Kepala Daerah

Sebagai bentuk dukungan nyata dalam pemberantasan korupsi, Kapolri membuka ruang konsultasi langsung bagi para kepala daerah. Bahkan, ia membagikan nomor teleponnya agar para pemimpin daerah bisa dengan mudah berkonsultasi mengenai aspek hukum dan keamanan dalam menjalankan pemerintahan.

Langkah ini menunjukkan komitmen Polri dalam memberikan pendampingan serta solusi hukum guna mencegah praktik korupsi yang dapat merugikan masyarakat.

Retreat Kepala Daerah: Membangun Kepemimpinan yang Berintegritas

Retreat kepala daerah di Akmil Magelang ini berlangsung selama tujuh hari hingga 28 Februari 2025. Dari total 503 kepala daerah yang diundang, sebanyak 493 hadir dalam kegiatan ini.

Acara ini menjadi momen strategis bagi para kepala daerah untuk mendapatkan pembekalan langsung dari berbagai tokoh nasional, termasuk Kapolri, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional.

📌 Sumber: Divisi Humas Polri