Kasus Positif Covid-19 Meningkat, Pemkab Harus Pertimbangkan Pembangunan Fisik

Kubar, Gerbangkaltim.com – Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kutai Barat (Kubar) terus meningkat. Sementara tes PCR masih bergantung pihak swasta. Tariff Rp 900 ribu yang dibebankan dinilai cukup berat bagi masyarakat.

Kondisi ini pun juga menuai komentar berbagai lapisan masyarakat. Salah satunya DPD Forum Akuntabilitas dan Transparansi (Fakta) Kubar.

Ketua DPD Fakta Kubar, Hertin Armansyah menilai seharusnya pemerintah tidak menyepelekan penyebaran Covid-19 di Kubar. Sebab saat ini kondisinya mulai mengkhawatirkan.

Hertin menyebut, sebaiknya pemkab sejak awal lebih bijak dalam pengelolaan APBD, sehingga kasus covid si Kubar ini  tak masuk PPKM level IV. Belum lagi nilai SILPA APBD yang mencapai Rp 700 miliar lebih, yang seharusnya pemanfaatannya lebih maksimal.

“Tanggung jawab dan keseriusan seorang kepala daerah harus dipertanyakan. Ini lagi kami katakan yang digunakan itu manajemen LALAI, ABAI DAN LEBAI,” beber Hertin.

Over kapasitas Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar (RSUD HIS) hingga kekurangan tabung oksigen, tidak memilki alat PCR bukan masalah sepele. Pemkab Kubar seharusnya segera berbenah dan bertindak tepat demi masyarakat.

“Saat ini sudah banyak yang meninggal karena Covid-19. Bahkan seperti yang dialami adik Vino yang belum lama viral karena menjadi yatim piatu, seharusnya menjadi perhatian,” katanya.

Baru-baru ini juga diterima lagi informasi bahwa di Kelurahan Simpang Raya mengalami hal yang serupa, nakes sudah kewalahan bahkan ada yang meninggal. Sehingga kita mendesak Ppemkab Kubar cepat dan tepat, melaksanakan PPKM yang sebelumnya ditetapkan Presiden Joko Widodo.

Hertin juga menyoroti sejumlah pembangunan fisik yang dinilai tidak urgensinya belum tepat. Pemerintah seharusnya konsentrasi secara maksimal dalam upaya penanggulangan wabah Covid-19, bukan membangun gedung perkantoran.

“Gedung arsip, kantor BKAD yang nilainya puluhan milyar rupiah itu belum terlalu urgensi pembangunananya. Sebaiknya pemerintah memikirkan nasib masyarakat dulu mengatasi pandemi Covid-19. Alat tes PCR dibelikan dulu agar bisa mempercepat hasil testing masyarakat,” pungkasnya.

Lagi kata Hertin, pihaknya tidak mempermasalahkan jika membangun jalan dan jembatan yang juga dinilai sangat dibutuhkan masyarakat, misalnya jalan ke kampung-kampung yang masih terisolir, ada beberapa misalnya di Wilayah Kecamatan Muara Pahu dan beberapa kecamatan lainnya.

Tapi kalau Gedung Arsip kemudian Gedung Knator BKAD urgensinya apa? ini yang membuat kita menilai dan mengatakan tidak ada relevansinya dengan situasi kebutuhan saat ini pembangunan tersebut dan timbul spikulasi negative jadinya.

“Kan kantor BKAD masih layak, dan banyak gedung nganggur tidak terpakai juga ada, kok malah bangun lagi,” ungkapnya.

Hertin berharap Pemkab Kubar tidak terlalu kaku dalam pengelolaan anggaran. Sebaiknya pemkab segera melakukan perbaikan struktur kepemrintahan sesegra mungki. Memberikan amanah jabatan kepada yang memang mampu.

Bahkan pria yang akrab disapa Hertin itu berharap kementerian terkait sebaiknya memberikan teguran khusus mengenai struktur pemerintahan di pemkab kubar, jika memang benar mengakibatkan terbangkalainya kepentingan masyarakat banyak. (yul)