Komisi II DPRD Balikpapan Dorong Pengawasan BBM di SPBU Secara Transparan

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Komisi II DPRD Balikpapan mendorong PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan untuk meningkatan transparansi dalam pengawasan kualitas BBM yang ada di sejumlah SPBU di Kota Balikpapan, Kaltim. Upaya ini dilakukan menyusul maraknya keluhan masyarakat terkait buruknya kualitas BBM yang diduga menyebabkan kerusakan pada kendaraan.

Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah mengatakan, pengecekan kualitas BBM tidak bisa hanya dilakukan secara internal oleh SPBU atau Pertamina semata. Namun juga seharusnya melibatkan lembaga independen serta pengawasan langsung dari DPRD sebagai wakil rakyat.

“Kami tidak ingin ini hanya menjadi formalitas, namun ini harus menjadi langkah konkret. Jika memang ditemukan adanya kelalaian atau pencemaran pada BBM, maka harus ada perbaikan sistem dan pertanggungjawaban terhadap kerugian masyarakat,” ujarnya, Minggu (16/4/2025).

Dalam kesempatan itu, Fauzi juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap layanan penyediaan BBM yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Pasalnya, kerusakan pada kendaraan akibat BBM yang buruk bisa memicu keresahan dan ketidakpercayaan masyarakat, bahkan mengganggu stabilitas kota.

“Saat ini, warga masih akan tetap membeli BBM karena tidak punya pilihan lain. Namun jika terus dirugikan, bisa timbul keresahan dan ketidakpercayaan. Ini yang harus kita cegah. Pemerintah dan DPRD harus hadir untuk menjamin hak masyarakat atas layanan yang aman dan berkualitas,” jelasnya.

Dikatakannya, Komisi II DPRD Kota Balikpapan telah melakukan langkah proaktif dengan mengunjungi kantor Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan yang ada di Balikpapan.

Dimana dalam pertemuan tersebut, DPRD mendesak Pertamina untuk memberikan penjelasan terbuka dan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami masyarakat akibat dugaan buruknya kualitas BBM yang mereka distribusikan.

DPRD juga meminta Pertamina untuk mengevaluasi sistem distribusi dan pengawasan internalnya agar kasus serupa tidak terulang. Dan untuk itu, DPRD berharap ada keterlibatan aktif dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah, dalam memastikan keamanan dan mutu BBM yang dijual ke masyarakat.

“Kami akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan atas produk BBM yang berkualitas dan tidak merugikan,” tutupnya.