Komisi III DPRD Kunjungi Lokasi Banjir di Km 10 Balikpapan Utara

Komisi III DPRD Kota Balikpapan melakukan kunjungan lapangan ke Jalan Tepo Kilometer 10, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, beberapa waktu lalu.

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – DPRD Kota Balikpapan melalui Komisi III DPRD Kota Balikpapan melakukan kunjungan lapangan ke Jalan Tepi Kilometer 10, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, beberapa waktu lalu. Kunjungan lapangan ini dilakukan karena adanya keluhan warga yang kerap terdampak banjir akibat pembangunan jalan tol di wilayah tersebut.

Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri mengatakan, tinjauan lapangan yang dilakukan tersebut untuk melihat sejauh mana kondisi drainase dan aliran air di sekitar jalan tol yang diduga menjadi penyebab utama terjadinya banjir.

“Kami meminta agar Pemkot Balikpapan, khususnya Dinas PUPR dan pihak pengembang jalan tol tidak lepas tangan. Kegiatan pembangunan harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat,” ujarnya, Rabu (16/4/2025).

Dikatakannya, dari hasil peninjauan kemarin, terlihat kondisi drainase di bawah lorong jalan tol yang tidak memadai. Sehingga saat hujan deras turun, air meluap dan menggenangi permukiman warga hingga fasilitas umum seperti sekolah dasar.

“Ini aliran airnya sebenarnya sudah ada, tapi ditambah dengan pengupasan lahan dan pembangunan beton jalan tol, itu yang memperparah situasi banjir,” tegasnya.

Untuk melakukan langkah antisipasi, katanya, Komisi III DPRD Kota Balikpapan mengusulkan untuk membangun bendungan pengendali banjir (bendali) di lahan-lahan yang telah dibebaskan. Dimana, usulan tersebut juga merupakan aspirasi langsung dari masyarakat setempat.
“Ini penting agar air tidak langsung masuk ke pemukiman. Kami akan meminta pihak jalan tol untuk memaparkan site plan mereka dalam rapat lanjutan,” tukasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III, Halili Adinegara menekankan pentingnya sinergi antara pengembang jalan tol dan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan banjir secara komprehensif.

“Pembangunan infrastruktur jangan sampai menambah beban masyarakat. Kalau ada dampak, ya harus ada solusi,” ujarnya.

Komisi III menegaskan akan terus mengawal dan memastikan setiap permasalahan masyarakat mendapat perhatian dan penanganan yang layak dari pemerintah dan pihak terkait.