Kuasa Hukum Rudy-Seno Siap Jawab 4 Poin Tuduhan Kubu Isran-Hadi

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Tim kuasa hukum pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim nomor urut 2, Rudy Mas’ud-Seno Aji menyatakan kesiapannya menghadapi gugatan yang diajukan oleh pihak paslon nomor urut 01, Isran Noor-Hadi Mulyadi.

Dimana Sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kaltim 2024 ini akan digelar, Selasa (21/1/2025) mendatang.

Kuasa hukum Rudy-Seno, Agus Amri, SH, MH, CLA mengatakan, dalam persidanga nanti, timnya akan menyampaikan sejumlah bukti untuk menyanggah 4 poin utama dari tuduhan yang sampaikan kuasa hukum paslon Isran – Hadi dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 262/PHPU.GUB-XXIII/2025.

“4 tuduhan tersebut mencakup isu kartel politik, politik uang atau money politics, keterlibatan aparat atau struktur pemerintahan, serta ketidakprofesionalan penyelenggara dan pengawas pemilu,” ujarnya.

Dikatakan Agus Ambri, untuk tuduhan tentang adanya kartel politik, dan kalim tentang “Memborong Partai Politik” hal ini merupakan tuduhan yang berlebihan.

“Kita kan tau, tiap paslon memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh dukungan dari partai politik mana pun. Penentuan dukungan sepenuhnya menjadi kewenangan masing-masing partai politik berdasarkan pertimbangan mereka sendiri,” tegasnya.

Agus Ambri menambahkan, untuk tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar, karena tidak ada regulasi yang membatasi jumlah partai yang dapat mendukung salah satu paslon.
“Keputusan partai politik untuk mendukung Rudy-Seno didasarkan pada penilaian mereka terhadap potensi pasangan calon, bukan karena tekanan atau praktik ilegal,” paparnya.

Sedangkan tentang tuduhan politik uang, Agus Amri sekali lagi pihaknya membantah keras tentang adanya praktik politik uang tersebut. Dimana, salah satu bukti yang diajukan oleh pihak Isran-Hadi adalah dokumen tebal berjudul “Siraman Kutai Kartanegara Rudy-Seno” dan data dalam dokumen tersebut telah diverifikasi oleh Bawaslu Kaltim dan dinyatakan tidak terbukti.

“Ternyata, sebagian besar nama dalam daftar tersebut justru merupakan pendukung Isran-Hadi. Karena itu, Bawaslu menghentikan proses penyelidikan terkait dugaan ini,” tukasnya.

Dalam kesempatan itu, Agus Ambri juga menegaskan tentang keberadaan Harum Center, sebagai lembaga sosial yang disebut terlibat. Dijelaskannya, lemabaga ini telah lama berkontribusi dalam kegiatan sosial masyarakat, bahkan terbentuk sebelum pelaksanaan Pilkada Kaltim.

“Jadi tuduhan yang disampaikan tersebut, sama sekali tidak relevan,” ucapnya.

Agus juga membantah keras tuduhan keterlibatan aparat negara atau struktur pemerintahan pemenangan paslon nomor urut 2 tersebut. Dimana, menurutnya, sebagai pihak penantang, pihaknya tidak mungkin memiliki kemampuan untuk menggerakkan aparat atau struktur pemerintahan.

“Tuduhan ini jelas tidak masuk akal, terutama karena paslon kami bukanlah petahana,” paparnya.
Sedangkan untuk it tuduhan ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu diarahkan kepada KPU dan bawaslu. Agus menegaskan, pihak Isran-Hadi seharusnya membawa permasalahan ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Sampai saat ini, tidak ada laporan yang diajukan terhadap penyelenggara pemilu terkait dugaan tersebut,” ungkapnya.

Untuk itu, sebagaimana persyaratan gugatan sesuai Pasal pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Berdasarkan jumlah penduduk Kaltim yang berkisar antara 2 juta hingga 6 juta jiwa, gugatan hanya dapat diajukan jika selisih suara tidak lebih dari 1,5% dari total suara sah. Dengan total suara sah sebanyak 1.790.192, maka batas selisih maksimal adalah 26.853 suara.

“Nah, kan Faktanya, selisih suara antara paslon 1 dan paslon 2 mencapai lebih dari 200 ribu suara, jauh melampaui batas maksimal. Dengan demikian, gugatan Isran-Hadi tidak memenuhi syarat untuk diperiksa lebih lanjut,” tutupnya.