Launching Buku Jokowi di Balikpapan

BALIKPAPAN, Gerbangkaltim.com – Himpunan Pengusaha Kahmi (Hipka) pada Kamis (31/10) lalu di Balikpapan, menggelar peluncuran buku berjudul Kiprah Jokowi membangun NKRI disertai dikusi mengenai tantangan warga Kaltim menghadapi Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Peluncuran buku dan FGD ini dipandu Putu Miharjana (Dodi), konsultan independent untuk kebijakan dan pembiayaan di bidang infrastruktur dan energi.

Panitia menghadirkan narasumber diantaranya Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Bappenas Rudy S Prawiradinata, Dirut Balai Pustaka Achmad Fachrodji, Ketua Hipka Pusat Subandrio, dan praktisi hukum Ruhut Sitompul. Kegiatan ini dihadiri 500 peserta dari berbagai kalangan.

Buku Jokowi ini diterbitkan dalam rangka menyebarluaskan kinerja pemerintahan periode pertama juga program kedepan.

Melalui buku ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan dan kiprah 5 tahun kepemimpinan Jokowi.

Sedangkan dalam FGD ini terungkap kekhawatiran warga calon IKN, khususnya Kabupaten PPU yang akan terpinggirkan karena adanya migrasi sebanyak 1,5 juta warga DKI.

Namun demikian rasumber dalam FGD memaparkan kekhawatiran ini tidak akan terjadi karena pemerinta telah mempersiapkan segalanya.

Praktisi hukum Ruhut Sitompul mengatakan warga lokal tidak perlu khawatir karena pemerintah juga telah menyiapkan perangkat perundang-undangan dan program dimana waga lokal calon ikn juga akan diberikan peningkatan SDm.

Semetara itu Koordinator Hipka Kaltim Rahmad Mas’ud mengatakan perkenalan buku Jokowi membangun NKRI merupakan salah satu buku yang diteribitkan dalam rangka menyebarluaskan

Buku ini ditulis Wahyu Utomo yang berlatang belakang jurnalis, diterbitkan Balai Pustaka dengan jumlah hlaman 253, terdiri dari 13 bab meliputi moto kerja, nawacita, 10 bali baru dan Indonesia sehat.

Buku Jokowi juga membahas bagaimana pemerintah membangun dari desa, perhutanan sosial, kemandirian energi, merawat alam Indonesia, swasembada pangan, papua dan papua barat era baru, poros maritim, kerjasama BUMN hingga tentang stabilitas politik dan keamanan. (mh/gk)