Mendag Zulkifli Hasan, Fokus untuk Pastikan Ketersediaan Minyak Goreng

Mendag Zulkifli Hasan dan Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto menyampaikan keterangan pers usai dilantik Presiden Jokowi, Rabu (15/6/2022), di Istana Negara, Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

JAKARTA, Gerbangkaltim.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyampaikan akan fokus untuk memastikan ketersediaan minyak goreng dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya usai dilantik Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6/2022).

Background saya yang pengalamannya panjang, pernah juga menteri, pernah juga pimpinan MPR, saya insyaallah dengan bersama-sama teman-teman bisa cepat menyelesaikan terutama minyak goreng, ketersediaannya ada, harga terjangkau. Kalau berlama-lama kan kasihan rakyatnya. Itu saya kira prioritas,” ujarnya.

Zulkifli menyampaikan, dirinya akan segera mempelajari secara detail kendala yang dihadapi dalam penyediaan minyak goreng tersebut.

“Mau belajar, tetapi belajar cepat,” ujarnya.

Mendag pun menyampaikan bahwa dirinya akan bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ketersediaan minyak goreng di tanah air.

“Kita akan bersama-sama nanti agar masalah minyak goreng yang lama ini bisa kita selesaikan dengan cepat dan segera,” pungkasnya.

Hadi Tjahjanto Fokus Selesaikan 3 Persoalan Pertanahan

Sementara itu, Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto mengungkapkan bahwa dirinya diamanatkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan tiga persoalan di bidang agraria dan tata ruang.

Hal ini disampaikan Hadi usai dilantik Presiden Jokowi, Rabu (15/6/2022) siang, di Istana Negara.

“Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa tugas saya yang pertama adalah menyelesaikan masalah sertifikat milik rakyat,” ujar Hadi.

Menteri ATR mengungkapkan, dari target 126 juta sertifikat hak atas tanah bagi masyarakat telah direalisasikan sebanyak 81 juta sertifikat.

“Di lapangan permasalahannya apa, apakah permasalahan itu masih K2 atau K3 itu juga akan kita selesaikan. Tentunya berkoordinasi dengan instansi terkait supaya segera terealisasi untuk sertifikat milik rakyat tersebut,” tuturnya.

Persoalan kedua yang akan diselesaikan Hadi adalah terkait sengketa tanah.

“Sengketa tanah itu kemungkinan juga overlapping antara milik institusi atau dengan milik satuan lain dengan milik rakyat. Ini yang akan kita selesaikan,” ujarnya.

Terakhir, Menteri ATR/Kepala BPN juga akan fokus menangani tanah dan tata ruang di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Terkait dengan tanah di IKN, yang sudah disampaikan tadi, itu akan kita segera selesaikan,” kata Hadi.

Hadi menegaskan, pihaknya akan bekerja sama dengan instansi terkait untuk menyelesaikan tiga persoalan tersebut.

“Nantinya saya akan bekerjasama dengan instansi terkait, dalam hal ini dalam menyukseskan tiga masalah tersebut,” pungkasnya. (MAY/UN)

Tinggalkan Komentar