Operasi Gaktib dan Yustisi Mulai Digelar, Prajurit Diminta Kurangi Pelanggaran

BALIKPAPAN, Gerbangkaltim.com,—Jajaran Polisi Militer TNI secara serentak akan mulai mengelar Operasi Penegakan Ketertiban dan Operasi Yustisi TA 2020. Gelaran Operasi gaktib dan yustisi dibuka oleh Panglima Kodam VI/Mlw Mayjen TNI Subiyanto di lapangan Kodam VI/Mlw Balikpapan, Jumat 14 Februari 2020 dengan ditandai penyematan pita kepada perwakilan POM TNI AD, POM TNI AL dan POM TNI AU oleh Pangdam.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. dalam sambutannya yang dibacakan oleh Pangdam, sebelum menegakkan disiplin, agar seluruh personel POM TNI terlebih dahulu harus menguasai tugas dan tanggung jawabnya serta berdisiplin tinggi.

Menurut Panglima TNI, personel POM TNI tidak boleh bersikap arogan di lapangan, namun harus tegas dan tidak ragu-ragu serta mengedepankan profesionalitas dengan sasaran tercapainya budaya disiplin dan ketaatan pada aturan di lingkungan TNI yang terus meningkat.

Jamin Polisi Militer Netral Pilkada Serentak

Dalam wawancara dengan awak media Pangdam menegaskan bahwa operasi gaktib akan menegakkan hukum dan tata tertib bagi personel TNI dan PNS TNI sepanjang tahun. Pada tahun 2020 yang menjadi perhatian Pimpinan Kodam adalah pemilihan Kepala Daerah secara serentak sehingga salah satu tugasnya Polisi Militer adalah menjamin bahwa kita harus netral selama pelaksanaaan Pilkada.

“Dalam Pilkada serentak ini salah satu tugas Polisi Militer adalah untuk melihat situasi yang berkembang, yang berkaitan dengan anggota TNI khususnya dalam penegakan hukum. Jika ada yang tidak netral urusannya dengan Polisi Militer,” kata Pangdam.

Dikatakan oleh Pangdam, pelanggaran secara umum yang ada di Kodam VI/Mlw yang dilakukan oleh prajurit dalam setiap tahun mengalami penurunan. Namun demikian masih saja ada prajurit yang melanggar walaupun sudah diadakan penegakan disiplin sepanjang tahun.

Mengenai pelanggaran netralitas oleh Prajurit TNI, Pangdam menegaskan untuk sementara ini sesuai laporan dari para Dansat tidak ditemukan. Namun bila ada anggota yang tidak netral ada sanksi tegas dari Pimpinan TNI.

Orang nomor satu di Kodam VI/Mlw menghimbau kepada masyarakat bila ada anggota TNI yang tidak netral untuk melaporkan kepada Polisi Militer, Dansat atau langsung kepada Pangdam. Sekalipun pasangan calon dari lingkungan TNI, kita harus tetap netral.
Menurut Pangdam, Polisi Militer dituntut untuk dapat mengikuti dan menguasai perkembangan termasuk memantau akun-akun medsos menjelang Pilkada Serentak. Tentunya Polisi Militer harus mempunyai wawasan IT yang bagus untuk memantau akun-akun medsos tersebut.