PAD Pariwisata Baru Rp900 Juta, Disporapar Usulkan Revisi Target Rp4,6 Miliar

Balikpapan,Gerbangkaltim.com– Masih diberlakukannya Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Kota Balikpapan, selain untuk mencegah penyebaran Covid-19, tetapi juga berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD) Kota Balikpapan dari sektor Pariwisata.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Balikpapan, Doortje Marpaung mengatakan, saat ini untuk Pantai Manggar masih ditutup di hari Sabtu, Minggu dan libur nasional, sementara boleh buka Senin sampai Jumat.

“Selama PPKM Mikro berlaku sangat berpengaruh pendapatan PAD bayangkan sudah pertengahan tahun 2021, pendapatan kita baru diangka Rp 900 juta,” ujar Doortje Marpaung kepada awak media, Jumat (11/6/2021).

Dikatakan Doortje nilai tersebut jauh menurun dibandingkan pada 2020 dengan periode yang sama hingga bulan Juni sudah diangka Rp 1,8 Miliar.

“Diakhir tahun lalu total kita dapat Rp 2,9 miliar, kalau sekarang aja kita masih sekian, taruhlah rata-rata sampa1 satu semester kedepan berarti kita dapat PAD hanya sekitar Rp 1,8 miliar hingga akhir tahun 2021,” jelasnya.

Hal ini tentu sangat jauh menurun, memang pada 2020 lalu, awal pandemi Covid-19 melanda mulai akhir bulan Maret, sehingga PAD dari sektor pariwisata bisa terbantukan di bulan Januari, Februari dan awal Maret 2020.

“Tapi kalau di 2021, mulai dari awal tahun, sebelum lebaran dan sesudah lebatan hingga terus sampai sekarang PPKM mikro kita masih berlaku, sehingga PAD kita juga tidak mungkin tercapai target,” aku Doortje.

Untuk itulah dipermbahasan APBD Perubahan, Disporapar akan mengevaluasi target PAD dari sektor pariwisata yang pada tahun 2021 ini ditarget Rp 4,6 miliar.

“Perubahan target tentu akan kita ajuka revisi, kita tidak tahu sampai kapan covid ini terjadi kalau terus begini PAD kita sektor pariwisata bisa akan turun terus,” tuturnya.

Meski begitu dirinya tidak bisa menjamin kalau PPKM mikro dilonggarkan pada sektor pariwisata akan mendongkrak PAD, mengingat tempat wisata menjadi lokasi banyak warga berkumpul sementara pengawasan terhadap penerapan prokes tidak bisa terus dipantau.

“Petugas kami terbatas, tidak bisa harus terus keliling pantau prokes, sementara kerumunan pasti terjadi dan tentu kami menghindari munculnya klaster misalnya pantai manggar,” tutup Doortje.