Pandangan Umum Fraksi di LKPj APBD 2023 Jadi Bahan Evaluasi

Sekda Kota Balikpapan، H Muhaimin, ST, MT menghadiri rapat paripurna dengan agenda pandangan umum Fraksi DPRD terhadap nota penjelasan Wali kota atas Raperda Lapiran Keterangan Pertanggungjawaban LKPj APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2023, Jumat (7/6/2024).

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – DPRD Kota Balikpapan menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum Fraksi DPRD terhadap nota penjelasan Wali kota atas Raperda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban LKPj APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2023, Jumat (7/6/2024) di Kantor DPRD Kota Balikpapan.

Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono mendampingi, Wakil Ketua DPRD, Sabaruddin Panrecalle, dan dihadiri Sekda Kota Balikpapan، H Muhaimin, ST, MT.

Sekda Kota Balikpapan، H Muhaimin, ST, MT mengatakan, agenda penyampaian pandangan fraksi terhadap APBD tahun anggaran 2023 ini sudah dievaluasi Badan pemeriksa Keuangan (BPK) dan sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Walaupun WTP akan tetap ada catatan maupun masukan dari masing-masing fraksi. Saya rasa wajar. Misalnya adanya defisit, SILPA, dan pengerjaan yang terlambat. Dan yang paling banyak disorot tadi adalah kinerja Perumda Tirta Manuntung Balikpapan, atas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Muhaimin mengatakan, ia melihat ini semua sebagai evaluasi dan catatan bagi pemerintah kota untuk memperbaiki.

“Diharapkan ini bisa jadi evaluasi untuk tahun 2024 agar bisa diperbaiki lagi,” jelasnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD kota Balikpapan, Budiono mengatakan, dalam nota penjelasan yang dibacakan wali kota tersebut dijelaskan bahwa laporan keuangan Pemkot Balikpapan pada tahun anggaran 2023 ini terdiri dari beberapa laporan. Antara lain realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, neraca daerah, operasional arus kas, perubahan catatan atas laporan keuangan.

Dimana laporan keuangan tersebut telah diaudit BPK RI dan raih predikat opini WTP sebanyak 11 kali tetapi ada rekomendasi beberapa catatan dari BPK RI.

“Oleh karena itu, fraksi -fraksi DPRD kota Balikpapan menyoroti adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), kinerja Perusahaan Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB), pendidikan, dan infrastruktur, ” ungkapnya.

Sedengan terkait PTMB, Budiono mengatakan, hampir seluruh Fraksi menyoroti kinerja PTMB yang dinilai kurang baik diharapkan lebih maksimal lagi kinerja.

“Selanjutnya dalam waktu dekat, DPRD Balikpapan akan mendengarkan jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi -fraksi,” tutupnya.