Pemkot Balikpapan Fokus Tingkatkan PTSP dan Kinerja Percepatan Berusaha

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Pemkot Balikpapan terus berupaya meningkatkan kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah menjadi prioritas pada tahun 2024. Upaya ini sejalan dengan langkah pencapaian target pembangunan dan reformasi birokrasi.

Hal ini dikatakan, Pjs Wali Kota Balikpapan, Ahmad Muzakkir usai mengikuti Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 20204, di Aula Kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Balikpapan,Kamis (17/10/2024).

“Kegiatan ini merupakan tindak lanjut evaluasi dari Kementerian Investasi / BPKM untuk kinerja Tahun Anggaran 2023 lalu,” ujarnya.

Ahmad Muzakkir menambahkan, dan kegiatannya juga dirangkai dengan visitrasi oleh DPMPTSP tidak hanya Kalimantan Timur saja, namun se Regional Kalimantan.

“Mereka ini akan melakukan kujungan ke Mall – Mall pelayanan publik yang ada di Kota Balikpapan, “ ucapnya.

Kinerja Mall Pelayanan Publik Balikpapan 95,29 persen

Ahmad Muzakkir mengatakan, dari hasil kinerja Mall Pelayanan Publik DPMPTSP Balikpapan harus diakui sudah mendapatkan apresiasi dari Kementrian dan hasil survey kepuasan masyarakat itu sudah mencapai 95,20 persen.

“Ini suatu hal yang harus kita tingkatkan dan terus perbaiki pelayanannya. Dan kit ajuga masuk penilaian yang sangat baik dari kemenetrian,” jelasnya.

Harapannya, kata Ahmad Muzakkir, mereka yang bertugas di DPMPTSP Kota Balikpapan untuk terus melakukan inovasi karena dunia digital itu akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman.

“Juga harus melakukan kordinasi intensif dengan SKPD terkait lainnya, seperti DLH, dan DPU karena bagian dari perizinan itu ada syarat-syarat teknis yang harus diikuti,”paparnya.

Permudah akses dengan digitalisasi

Pemkot Balikpapan, katanya, berkomitmen untuk melakukan digitalisasi layanan PTSP, dengan tujuan mempermudah akses bagi masyarakat dan pelaku usaha. Selain itu, penguatan SDM dan teknologi menjadi fokus, guna memastikan layanan yang lebih responsif dan efisien.

“Kami juga akan menyederhanakan proses pelayanan dan memperkuat sistem monitoring untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas,” tukasnya.

Di sektor PPB, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu fokus penting. Pemerintah juga akan mendorong efisiensi dalam pengeluaran daerah serta meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih baik. Evaluasi rutin akan terus dilakukan untuk memantau dan mengukur efektivitas pengelolaan PPB.

Pemerintah juga berupaya memperluas kerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Kolaborasi ini penting untuk menciptakan kebijakan inovatif yang berbasis teknologi dalam mendukung pelayanan publik dan investasi di daerah,” tutupnya.