Pemkot Balikpapan Gelar Musrenbang dan Konsultasi Publik RKPD dan RPJMD 2025

Balikpapan, Gerbang Kaltim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menggelar kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Konsultasi Publik untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 serta Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

Kegiatan ini dihadiri langsung Wali Kota Balikpapan H Rahmad Mas’ud, SE, ME, Wakil Wali Kota Balikpapan H Bagus Susetyo, Sekdakot Balikpapan H Muhaimin, DPRD Provinsi Kaltim dapil Balikpapan, Anggota DPRD Kota Balikpapan dan forkopimda serta ratusan undangan lainnya.

Wali Kota Balikpapan H Rahmad Mas’ud, SE, ME mengatakan, periode kepemimpinan saat ini merupakan momen emas bagi pembangunan Kota Balikpapan. Pasalnya, Kota Balikpapan memiliki posisi politik yang strategis karena beberapa pejabat penting di tingkat provinsi berasal dari kota ini.

“Ini moment emas, Gubernurnya orang Balikpapan, Ketua DPRD Kaltim orang Balikpapan, unsur pimpinan fraksi di DPRD juga banyak dari Balikpapan,” ujarnya, Selasa (18/3/2025).

Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga menyinggung tentang kebutuhan Kota Balikpapan dalam melakukan pembangunan yang memerlukan anggaran hampir sebesar Rp10 triliun, sementara APBD Balikpapan hanya sekitar Rp4 triliun lebih.

“Kesenjangan anggaran ini hanya dapat teratasi, hanya dengan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, serta berbagai pihak lainnya guna memperoleh tambahan anggaran dari tingkat provinsi maupun pusat,” tegasnya.

Rahmad Mas’ud juga optimis tambahan anggaran dapat diperjuangkan dengan lebih mudah, mengingat Ketua DPRD, Ketua Komisi 3 yang menangani pembangunan, serta Ketua Komisi 4 yang berfokus pada pendidikan dan kesehatan berasal dari Balikpapan.

“Dengan posisi kita saat ini, sangat mungkin untuk memperjuangkan tambahan anggaran. Tidak ada yang tidak mungkin,” jelasnya.

Selain mengandalkan dana pemerintah melalui APBD, katanya, pembangunan juga dapat dilakukan dengan memaksimalkan peran Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Balikpapan. Pasalnya, potensi CSR di Kota Balikpapan, selama ini belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan daerah.

“Kehadiran pengurus baru Forum CSR ini, diharapkan sinergi antara dunia usaha dan pemerintah bisa lebih ditingkatkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Wali Kota juga mengajak seluruh ASN dan pemangku kepentingan untuk memanfaatkan momentum ini dengan maksimal.

“Ini bukan sekadar tantangan, tapi sebuah kewajiban. ASN yang bekerja dimasa ini harus bisa lebih besar untuk pembangunan Balikpapan,” tutupnya.