Pemkot Balikpapan Tunggu SE Kemendagri Untuk APBD Bisa Digunakan Dalam Program MBG

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Pemkot Balikpapan masih menunggu petunjuk teknis tentang penggunaan APBD Kota untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara ini untuk program MBG masing menggunakan dana APBN yang dilaksanakan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penyelenggara program.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Balikpapan Agus Budi Prasetyo mengatakan, sejauh ini Pemkot Balikpapan masih belum ada menggunakan dana APBD untuk pelaksanaan MBG di Kota Balikpapan.

“Namun demikian, kami telah menyiapkan untuk alokasi dana tersebut, jika sewaktu-waktu program MBG membutuhkan kontribusi dana dari APBD, sambil menunggu SE Kemendagri diterbitkan,” ujarnya, Rabu (19/2/2025).

Dikatakannya, saat ini Pemkot Balikpapan masih mengikuti instruksi presiden (inpres) untuk melakukan efisiensi anggaran terhadap kegiatan operasional selama 2025, diantaranya mengurangi perjalanan dinas, rapat-rapat, dan kegiatan seremonial lainnya.

Agus Budi menambahkan, sampai saat ini Pemkot Balikpapan juga masih belum mendapat gambar bagaimana penggunaan dana APBD dalam program MBG di Kota Balikpapan nantinya. Namun yang pasti, Pemkot Balikpapan meyakini daerah pasti nanti berkontribusi dalam pelaksanaan MBG.

“Untuk nominal kebutuhan anggaran atau alokasi dana yang harus dikucurkan, pihaknya belum tahu pasti. Sebab masih menunggu arahan pusat. Dan kalau alokasi anggaran dari daerah, kami sudah punya reka-reka,” ungkapnya.

Namun demikian, katanya, Pemkot Balikpapan tetap harus menunggu surat edaran (SE) Kemendagri karena hal ini berhubungan juga dengan pemanfaatan inpres efisiensi anggaran.
“Kami punya keyakinan setiap kali komunikasi dengan Kemendagri pasti daerah akan mendapat porsi untuk MBG,” tegasnya.
Pemkot Balikpapan, katanya, saat ini tetap mengacu pada efisiensi anggaran, sehingga untuk berapa besaran anggarannya masih menunggu instruksi selanjutnya dari pemerintah pusat.

“Karena ini terkait tindak lanjut inpres soal prosentase, besaran rupiah, saya yakin akan muncul,” tukasnya.

Agus Budi menjelaskan, Pemkot Balikpapan mengasumsikan inpres efisiensi anggaran kurang lebih 25 persen dari nominal kurang bayar yang diberikan pemerintah pusat. Misalnya, apabila jumlah kurang bayar ini sekitar Rp 400 miliar, maka kemungkinan akan ada Rp 100-150 miliar untuk persiapan daerah. Hasil perhitungan dari proses efisiensi anggaran.

Namun sekali lagi untuk nominal definitif, Agus menekankan menyesuaikan perintah dari surat edaran menteri.

“Kemudian masih harus komunikasi dengan DPRD Balikpapan untuk alokasi anggaran ini,” tutupnya.