Pengamat Politik UNPAD: Indonesia Negara Demokrasi, Tidak Boleh Alergi Terhadap Nonmuslim

Pengamat Politik Universitas Padjadjaran (UNPAD), Abdul Hakim Syafi’I mengatakan sebagai negara demokrasi, pendudukan Indonesia yang mayoritas beragama Islam tidak boleh alergi kepada nonmuslim, termasuk dalam hal calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yakni Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit, yang telah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo.

“Sebagai negara demokrasi, kita tidak boleh alergi terhadap non muslim. Begitu juga terhadap isu penunjukan presiden terhadap calon kapolri baru.” tegas Hakim kepada awak media melalui pesan tertulis, Kamis (14/1/2020).

Pengamat politik yang juga pernah menjadi Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu mengatakan, pemilihan Listyo harus dilihat dari sudut pandang objektif. Selama mengemban jabatan strategis di Korps Bhayangkara, Jendral bintang tiga itu meraih sejumlah prestasi gemilang dalam pengungkapan kasus besar.

Selain sederat prestasi yang sudah terbukti, Hakim mengatakan, “Secara psikologis juga harus sudah punya chemistry dengan presiden sehingga tugas dan langkah kebijakannya seirama, sehingga tidak mengganggu kinerja presiden yang bisa mengakibatkan terhambatnya tugas-tugas negara.”

Menurut pria asli Banten itu, penunjukan Listyo, cenderung menjadi sasaran empuk bagi kelompok-kelompok radikal dan teroris. Akan tetapi, jangan sampai isu SARA membutakan mata publik, publik harus melihat bahwa tidak ada hubungannya antara latar belakang agama dengan prestasi dari Calon Kapolri baru pilihan Presiden.

“karena hal yang utama bagi calon kapolri saat ini adalah bagaimana jajarannya dapat bekerja secara profesional dalam melakukan pembenahan internal agar bisa melakukan penegakan hukum secara tegas, humanis, transparan, bisa memberikan rasa aman dan memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan untuk masyarakat, dan lebih dipercaya masyarakat.” pungkasnya.