Persiapan IKN, DPRD Balikpapan Gelar Rapat

BALIKPAPAN, Gerbangkaltim.com – DPRD Balikpapan pada Minggu (17/11), menggelar rapat kerja untuk membangun sinergitas antar legislatif, eksekutif dan antar lembaga, menyusul ditetapkannya Kota minya itu menjadi penyangga Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Sebagai pembicara Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Budi Sudarmadi. Walikota Balikpapan Rizal Effendi hadir dan menyampaikan materi soal peluang dan tantangan Balikpapan sebagai daerah penyangga IKN.

Rizal, dalam presentasinya menuturkan untuk menjadi penyangga IKN, perlu perjuangan semua pihak. “Agar Balikpapan juga menikmati infrastruktur yang lebih baik seperti pembangunan akses jalan, jembatan, jalan tol, dan moda transportasi massal,” kata Rizal.

Saat ini, Balikpapan masih mengalami kendala ketersedian pasakan air baku, kebutuhan sanitasi, air bersih hingga kebutuhan pangan. Sementara tuntutan akan tinggi jika IKN pindah ke Kaltim karena dipredikskan akan ada 1,5 penduduk baru.

Rizal menyayangkan sampai saat ini gubernur kaltim belum melakukan pertemuang dengan walikota dan bupati terkait pembangunan IKN ini.

“Padahal ini penting agar daerah siap sebelum pelaksanaan pembangunan IKN dilakukan,” ujarnya.

Selain itu Wali Kota juga berencana akan membentuk forum masyarakat penyangga IKN, agar dapat melakukan kajian dan memberikan masukan dalam pelaksanaan pembangunan.

Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh mengatakan secara geografi lokasi IKN sangat berdekatan dengan kota Balikpapan. Oleh karena itu, perlu dilakukan perencanaan yang matang dan komprehensif.

“Termasuk kita harus siap dengan dengan perubahan paradigma para pejabat daerah dan stakeholder terkait,” kata Abdulloh.

Abdulloh mengajak Pemkot Balikpapan sebagai mitra sejajar untuk bersama-sama merumuskan rencana persiapan kota Balikpapan dalam menyelesaikan permasalahan yang dampaknya cukup sistemik.

Sementara itu Dirjen Otda Kemendagri Budi Sudarmadi menjelaskan perlunya dipastikan secara jelas urusan apa yang saja yang menjadi kewenangan dari IKN. Kota Balikpapan, sebagai daerah penyangga katanya, juga harus memastikan apa yang menjadi usulan infrastruktur dan kebutuhan dasar yang bisa ditangi APBN. (mh/gk)