Raker DPRD, Mudyat Noor Bahas Sinergi Eksekutif dan Legislatif

DPRD PPU
Rapat Kerja (Raker) penyampaian program kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten PPU.

PENAJAM, Gerbangkaltim.com – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, mengikuti Rapat Kerja (Raker) penyampaian program kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten PPU. Raker dipimpin Ketua DPRD Kabupaten PPU Raup Muin berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten PPU, Kilometer 09 Nipah-Nipah, pada Selasa 4 Maret 2025.

Bupati PPU, Mudyat Noor, menuturkan sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk memajukan daerah. Di mana hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai pasangan suami istri yang harus saling melengkapi.

“Kalau suami istri itu menghasilkan anak, maka eksekutif dan legislatif menghasilkan sebuah rancangan yang kemudian kita namakan APBD. APBD ini kita harapkan benar-benar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten PPU,” kata Mudyat Noor dalam sambutan.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah saat ini dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran yang merupakan instruksi langsung dari Presiden RI dan wajib dilaksanakan.

“Kita harus melakukan efisiensi, seperti pengurangan kegiatan seremonial, kajian studi banding, serta pembatasan belanja daerah. Yang paling penting adalah efisiensi anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen,” jelasnya.

Mudyat Noor optimis terhadap percepatan pembangunan di Kabupaten PPU ke depan. Ia berharap jajaran DPRD dapat memberikan dukungan dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan.

“Kami berharap kerja sama ini dapat terlaksana dengan baik. Dan masing-masing pihak bisa menjalankan tugasnya secara cermat serta saling mengoreksi demi kepentingan masyarakat,” tambahnya.

Sinergi DPRD dengan Pemerintah Daerah

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten PPU Raup Muin menegaskan bahwa Raker ini merupakan bagian dari upaya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah. Hal ini untuk mewujudkan Kabupaten PPU yang lebih maju dan sejahtera.

“Sebagai lembaga legislatif, kami memiliki fungsi utama dalam legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi ini telah kami jalankan dengan sebaik-baiknya dalam mendukung pembangunan di Kabupaten PPU,” kata Raup Muin.

Dalam forum ini, sejumlah anggota DPRD turut menyampaikan berbagai saran, masukan, dan gagasan terkait sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, serta bidang lainnya. Diharapkan, hasil dari Raker ini dapat menjadi landasan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang lebih efektif demi kesejahteraan masyarakat PPU. (Adv)

Tinggalkan Komentar