Soroti Kebijakan Gas LPG 3 Kg Gakin, Patih: Subsidi Harusnya Selesaikan Kesulitan jadi Mudah, Bukan Memanfaatkan!

Paser, Gerbangkaltim.com – Kebijakan pemerintah soal penyaluran gas LPG Kg menuai kontroversi di kalangan masyarakat.

Bahkan, gegara kebijakan yang kurang disosialisasikan tersebut, antrean panjang mengantre gas menjadi tak terelakkan dan memakan korban meninggal dunia di Tanggerang lantaran diduga kelelahan usai ikut mengantre.

Pemerhati Politik dan Hukum (PATIH), Muchtar Amar turut menyoroti kebijakan pemerintah yang mengatur urusan subsidi tersebut.

Persoalan carut marutnya penyaluran subsidi pemerintah, menurutnya tak terlepas dari tujuan ikhwal kebijakan itu dilakukan.

Jika tujuan kebijakan tersebut supaya rakyat mendapatkan kemudahan dari kondisi pendapatannya yang minim, Amar menilai kebijakan tersebut harusnya tidak dilakukan sepanjang massa di seluruh Nusantara.

“Pemerintah harus memiliki data yang akurat sebelum menetapkan kebijakan tersebut, termasuk manajemen resiko dalam upaya menangkal kebocoran anggaran, efisiensi dan efektifitas tujuan dari kebijakan itu,” kata Amar sapaan akrabnya, saat ditemui di Tanah Grogot, Selasa (4/2/2025).

Kebijakan subsidi, kata dia, mestinya secara paralel mengkolaborasikan peningkatan kesejahteraan dengan memastikan kualitas pendidikan, kesehatan maupun pemberdayaan yang adil memanusiakan rakyat hingga ke pelosok negeri.

“Harus dilakukan melalui pilot project pada daerah tertentu terlebih dahulu dengan timeline dan target tertentu. Jadi setelah jelas fakta keberhasilan dan kendalanya dilapangan, baru dilakukan secara massal, namun tetap ada batas waktunya, jangan jadi kebijakan politis untuk keuntungan populis saja,” tambahnya.

Disamping itu, lanjut ditegaskannya, pengkolaborasian lembaga negara haruslah sesuai tupoksinya, jangan lembaga yang tupoksinya melakukan pengawasan dan penegakan hukum dilibatkan langsung secara teknis melaksanakannya.

“Cukup mendampingi saja, biarkan elemen lembaga negara terkait bersama elemen masyarakat yang melaksanakannya, sehingga pengkolaborasian peran jadi maksimal, jangan sinergi lembaga pemerintahan saja, maka potensi abuse of power bakal terjadi,” sambungnya.

Menurutnya, sejumlah kebijakan pemerintahan pusat tak dipungkirinya telah memberikan dampak positif, diantaranya digitalisasi. Namun, pelaksanaannya didaerah kerap ada kendala, karena pengawasan dan penegakan hukum di daerah masih pandang bulu, termasuk penyaluran dan pengawasan gas LPG 3 Kg Gakin ini, mengapa tidak dilakukan dengan barcode seperti BBM subsidi jika program tersebut telah berhasil.

“Esensi dibalik kesulitan ada kemudahan, jangan abadi memanfaatkan dengan kebalikannya, kalau bisa sulit kenapa dibikin mudah seperti yang pernah disampaikan oleh Prabowo. Jadi digitalisasi pun belum menjamin sepenuhnya, harus ada evaluasi, namun jangan serampangan, dikaji dan disosialisasikan lah biar bisa menampung masukan dari berbagai pihak,” tandasnya.