Tahun 2024, Pemerintah Akan Pindahkan 16.990 ASN ke IKN

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdulloh Azwar Anas menyatakan di tahun 2024 mendatang pemerintah memastikan akan memindahkan sebanyak 16.990 Aparatur Sipil Negara, baik dari Kelembagaan dan TNI-Polri.

Menteri PAN RB Abdulloh Azwar Anas mengatakan, kementeriannya memang telah diminta untuk membuat skenario pemindahan ASN ke IKN Nusantara dan Kemenpan RB telah membuat sejumlah simulasi simulasi, dimana dari target semula 5 ribu ASN, 6 Ribu ASN, 15 Ribu ASN sampai taget 60 ribu ASN yang akan dipindahkan.

“Akhirnya diputuskan pada Tahun 2024, bahwa targetnya menjadi hanya sebanyak 16.990 ASN, dimana 12.714 untuk ASN dari 35 Kementerian lembaga dan 5.716 dari TNI Polri,” ujarnya, Jumat (24/2/2023).

Dikatannya, dalam pemindahan ini pemerintah juga telah membangun menyiapkan tower-tower yang akan digunakan nantinya sebagai rumah dina bagi para ASN yang akan dipindahkan, termasuk telah menambah anggarannya.

“Ini tentunya akan menjadi tawaran menaik bagi ASN yang memang menginginkan di lingkungan yang sehat, karena kantor saling berbagi pakai, sistem digitalisasi,” ungkapnya.

“Sekarang kami lagi menyiapkan sistem pemerintah berbasis elektronik yang mana mengintegrasikan sistem layanan dari seluruh kementerian,” tambahnya.

Abdulloh Azwar Anas menambahkan, saat ini Pemerintah Pusat juga telah merumuskan merumuskan bagaimana caranya melakukan penyederhanaan birokrasi.

“Penyederhanaan birokrasi ini menjadi target dan arahan Presiden Jokowi agar birokrasi kedepan lebih lincah, yaitu tidak adanya lagi struktur eselon IV kebawah,” ucapnya.

Bagian ini, katanya, adalah hal yang mesti diperbaiki regulasinya, termasuk klasifikasi jabatan pelaksana yang masih berjumlah 3.414 akan Kita potong klasifikasi jabatan pelaksana.

“Jabatan fungsional yang banyak mengurus angka kredit jadi pekerjaan tidak fokus terutama guru, kita permudah sehingga targetnya lebih lincah,” ucapnya

Terkait target reformasi birokrasi (RB), pihaknya melihat birokrasi berdampak jangan sulit diurusan administrasi maka dampak inilah yang dipangkas cara urus nilai RB.

“Kalau nilai RB mau naik target tematiknya dipenuhi misal kemiskinan turun nilai RB nya naik, investasi naik RB ikut naik,” tutupnya.