Tahun 2024, Target PAD Kota Balikpapan Lampaui Rp 1 Triliun

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) menyatakan untuk realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan sepanjang 2024 melampaui target Rp 1 triliun. Sedangkan untuk tahun 2025, PAD Kota Balikpapan ditargetkan akan mencapai capai Rp 1,3 Triliun.

Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan, Idham Mustari mengatakan, pencapaian PAD Kota Balikpapan yang melampaui target Rp 1 Triliun, diperoleh dari berbagai sumber pendapatan daerah.

“Ini juga termasuk pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah, serta sumber lainnya yang sah,” ujarnya, Rabu (12/2/2025).

Dikatakannya, untuk realisasi PAD Kota Balikpapan Tahun 2024 telah mencapai rekor tertinggi, yakni Rp 1.065.702.264.941. Sedangkan tahun 2023, yang mencatatkan realisasi sebesar Rp 966 miliar, terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2024. Atas pencapaian ini, Idham optimistis bahwa PAD Balikpapan di tahun 2025 akan mengalami kenaikan yang lebih tinggi.

“Kita optimistis ada peningkatan, terutama dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang berpotensi menambah sekitar Rp 250 miliar,” ucapnya.

Idham juga menjelaskan, beberapa sektor yang selama ini menjadi penyumbang utama PAD Balikpapan.

“Sektor yang paling mendominasi PAD Balikpapan berasal dari pajak restoran, hotel, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),” terangnya.
Tapi disisi lain, Ia mengakui, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan PAD pada tahun mendatang.

“Jadi, untuk menghadapi 2025 ini, memang situasi ekonomi masih harus kita lihat lagi, apakah kebijakan efisiensi ini akan berdampak terhadap pajak daerah atau tidak,” imbuhnya.

Kebijakan efisiensi yang dimaksud merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. Selain itu, kata Idham, perubahan alokasi anggaran untuk proyek strategis nasional seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Refinery Development Master Plan (RDMP) juga menjadi pertimbangan.

“Tahun lalu, salah satu penyumbang PAD terbesar adalah efek dari proyek IKN, RDMP, serta banyaknya event yang diselenggarakan,” paparnya.

“Namun, tahun ini ada informasi bahwa anggaran IKN diblokir dan dikurangi, sementara RDMP juga sudah mulai selesai. Ditambah dengan kebijakan efisiensi pemerintah, kemungkinan ada potensi berdampak terhadap ekonomi dan pajak daerah,” tambahnya.

Meski menghadapi tantangan tersebut, menurutnya Pemkot Balikpapan tetap berkomitmen untuk mengoptimalkan PAD melalui berbagai strategi.

“Serta akan meningkatkan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat agar lebih patuh dalam membayar pajak,” jelasnya.

Dikatakannya, dampak kebijakan efisiensi terhadap ekonomi dan pajak daerah masih perlu dievaluasi. Oleh karena itu, pihaknya akan memantau perkembangan ekonomi pada semester pertama tahun 2025 sebelum melakukan penyesuaian kebijakan.

“Kita akan melihat sebenarnya di semester pertama ini efeknya, apakah akan berdampak atau tidak, sampai kita menunggu perubahan,” tutupnya.