Tahun 2025, DORT Kota Balikpapan Jadi Sebesar Rp1,5 Juta

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan secara bertahap akan menaikan Dana operasional RT (DORT). Dimana rencananya besarannya akan mencapai Rp 1,5 juta per bulan pada tahun 2025 mendatang.

Asisten I Tata Pemerintahan Setkot Balikpapan Zulkifli mengatakan, kenaikan DORT sudah masuk dalam perencanaan sejak dua tahun lalu. Dan kenaikan ini juga berdasarkan usulan dari para ketua RT se Kota Balikpapan.

“Kenaikan ini dilakukan berdasarkan usulan dari para Ketua RT se Kota Balikpapan,” ujarnya, Selasa (24/9/2024).

Dikatakannya, kenaikan DORT ini juga sudah tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kota Balikpapan, sehingga Pemkot Balikpapan harus melaksanakan kenaikan DORT secara bertahap sebesar sebesar 250 ribu.

“Awalnya kita mau kenaikan sekaligus. Tapi karena menyesuaikan dengan kemampuan daerah, maka kenaikannya bertahap,” jelasnya.

Awalnya, kata Zulkifli, DORT ini besarannya hanya Rp500 ribu, kemudian naik jadi Rp750 ribu dan saat ini sudah berada di kisaran Rp1 juta perbulannya.

“Nah, rencana akan dinaikan lagi Rp 250 ribu dalam APBD perubahan tahun 2024, dan satu kali lagi naik Rp 250 ribu di APBD 2025,” paparnya.

Zulkifi menambahkan, dengan kenaikan tersebut, maka target akhirnya DORT sebesar Rp 1,5 juta bisa tercapai. Diakuinya, kenaikan DORT ini juga terlambat karena harus menyesuaikan dengan daerah sekitar. Seperti Penajam Paser Utara (PPU), Kutai Kartanegara, dan Samarinda.

Dijelaskannya, kenaikan DORT sudah lama sebenarnya diusulkan oleh RT. Namun adanya pandemi Covid-19 membuat kenaikan tahapan selanjutnya tertunda.

Harus diakui, lanjutnya, melihat biaya kehidupan di Balikpapan DORT masih belum memadai, amun paling tidak kenaikan ini dapat cukup membantu para Ketua RT di Kota Balikpapan.

“Jadi hali ini, tidak ada yang luar biasa, apalagi naiknya bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah,” tegasnya.

Apalagi DORT ini, katanya, memang sudah lama tidak mengalami kenaikan akibat imbas Covid-19 dan krisis keuangan yang terjadi beberapa waktu lalu.

“Saya tegaskan tidak ada kaitan dengan pilkada. Murni permintaan RT. Ini hanya memperlancar pelayanan dan kegiatan pemerintahan,” tutupnya.