Wakil Ketua DPRD Balikpapan Minta Siskamling Diaktifkan Lagi

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Budiono meminta Pemkot Balikpapan melalui kelurahan-kelurahan yang ada untuk meningkatkan untuk kembali mengaktifkan sistem keamanan lingkungan ditingkat RT masing-masing.

“Peningkatan pendatang dengan banyaknya project skala nasional di Balikpapan, perlu diantisipasi, mulai dari keamanan, kesehatan, dan sarana-prasarana yang lain,” ujarnya, Kamis (7/11/2024).

Budiono menjelaskan, dengan adanya siskamling ini sebenarnya kasus kasus pembacokan berujung maut tidak perlu terjadi.

“Saya pikir kita ini semua harus menurunkan ego. Karena di sana kewajiban Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan juga terkait sarana-prasarana jalan umum,” ucapnya.

Harus diakui, kata Budiono, dengan semakin berkembangnya sebuah kota, maka dampak sosial juga harus diantisipasi. Sehingga tidak menimbulkan permasalahan serupa pada masa yang akan datang.

Budiono mengatakan, dampak sosial yang lain adalah, Pemkot Balikpapan harus mampu menekankan pengangguran yang terjadi sebagai akibat dari selesainya kontrak kerjanya karyawan RDMP.

“Misalnya, ada karyawan sudah selesai kontraknya, namun tidak kembali ke kampung halamannya. Nah ini harus kita antisipasi dampak sosialnya,” ungkapnya.

Kondisi ini, katanya, akan semakin membuat Kota Balikpapan padat penduduknya, dan disisi lain akan terjadi kesenjangan sosial.
“Ketika mereka biasanya kerja lalu tidak bekerja, dan masih tinggal di sini, akhirnya jika tidak diantisipasi berpotensi menimbulkan masalah sosial dan keamanan,” paparnya.

Pemkot Balikpapan dalam hal ini harus hadir mengatasi semua itu. Dalam kesempatan ini, Budiono mengajak masyarakat untuk mengaktifkan kembali kegiatan ronda malam.

“Warga di tiap-tiap RT harus mengaktifkan lagi kegiatan siskamling agar tidak terjadi tindakan kriminal,” jelasnya.

Harapannya, Pemkot Balikpapan bisa memfasilitasi penerangan jalan umum di lingkungan masyarakat sehingga tidak ada permukiman yang gelap. Dimana, semua warga harus bersama-sama dalam urusan menjaga keamanan.

“Keamanan modal paling utama. Jika suatu daerah tidak aman maka tidak akan ada investor yang masuk, dan semua kegiatan tidak akan berjalan baik. Dan ini bukan tanggung jawab kepolisian, tapi tanggung jawab kita semua, masyarakat dan pemerintah,” tutupnya.