Wali Kota Balikpapan Terima Penghargaan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-XXIX

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Kota Balikpapan yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-XXIX merupakan salah satu kota penerima penghargaan dari kemendagri dari 23 daerah yang menerima penghargaan tersebut.

Penghargaan ini diterima langsung Wali Kota Balikpapan H Rahmad Mas’ud, SE, ME dari wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, di dalam kegiatan peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-XXIX yang dilaksanakan di BSCC Dome, Balikpapan, Jumat (25/4/2025).

Wali Kota Balikpapan H Rahmad Mas’ud, SE, ME mengatakan, mewakili warga Kota Balikpapan, ia memberikan apresiasi yang tinggi atas kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat kepada Kota Balikpapan sebagai tuan rumah Hari OTDA ke-XXIX.

“Alhamdulillah, ini penghargaan bukan hanya untuk wali kota dan wakil wali kota, tapi untuk seluruh ASN dan warga Kota Balikpapan. Peringkat ini adalah hasil kerja keras kita bersama,” ujarnya.

Dikatakannya, penghargaan ini menjadi cerminan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Kota Balikpapan telah berjalan baik, namun demikian tetap harus menjadi bahan evaluasi untuk terus memperbaiki yang kurang dan mempertahankan yang sudah baik.

“Yang belum baik kita perbaiki, yang sudah baik kita tingkatkan. Dan kami bersyukur, meski perayaan Hari OTDA kali ini disarankan agar tidak terlalu berlebihan. Namun tetap terasa meriah karena melibatkan UMKM, sehingga ekonomi tetap hidup,” tukasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya dalam sambutannya, menekankan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan penerapan sistem meritokrasi dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan daerah (pemda).

“Sebuah prestasi luar biasa telah dicapai, dan harapannya melalui agenda seperti ini, kinerja pemerintah daerah ke depan dapat semakin meningkat,” ucapnya.

Bima Arya juga menegaskan, pemda harus mampu menangkap peluang dan menjawab tantangan di masa mendatang, terutama dalam pengelolaan potensi daerah. Dimana, kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah harus diimbangi dengan kualitas SDM yang mumpuni agar potensi tersebut dapat dikelola secara maksimal dan berkelanjutan.

“Tidak cukup hanya mengandalkan SDA. Pemerintah daerah harus menginvestasikan lebih banyak dalam pengembangan manusia, karena kunci dari peningkatan kinerja justru ada pada SDM yang inovatif,” ungkapnya.

Bima juga menyinggung hasil evaluasi internal Kemendagri, yang menunjukkan bahwa kapasitas fiskal suatu daerah tidak selalu berbanding lurus dengan kinerjanya. Ia mencontohkan sebuah daerah dengan kapasitas fiskal tinggi, namun tidak mampu menunjukkan output kinerja yang sepadan.

“Ada daerah seperti Papua Barat dengan kapasitas fiskal tinggi, tapi kinerjanya masih rendah. Ini bukti bahwa uang bukan satu-satunya faktor penentu. Kualitas manusia tetap menjadi penopang utama,” paparnya.

Dalam konteks peningkatan kapasitas birokrasi, Bima menekankan bahwa meritokrasi harus dijadikan pilar utama dalam sistem pengelolaan aparatur sipil negara (ASN). Dimana, mereka yang berprestasi layak diberi penghargaan, sementara yang tidak mencapai target harus mendapat sanksi secara adil dan tegas.

“Sayangnya, reward sering diberikan, tapi punishment masih sangat minim. Banyak yang segan atau takut karena hubungan pribadi. Padahal, integritas dan akuntabilitas birokrasi sangat bergantung pada keberanian menegakkan disiplin,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Bima Arya juga mengajak seluruh kepala daerah agar tak ragu dalam menerapkan sistem penilaian kinerja yang objektif, demi menghadirkan pemerintahan yang profesional dan berdampak langsung ke masyarakat.

Berikut Penerima Piagam Penghargaan Prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Status Kinerja Tinggi berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2024 sebanyak 23 Daerah.

Tingkat Provinsi

1. Provinsi DKI Jakarta
2. Provinsi Jawa Barat
3. Provinsi DIY. Yogyakarta

Tingkat Kabupaten
1. Kabupaten Bangli
2. Kabupaten Klaten
3. Kabupaten Seragen
4. Kabupaten Banyuwangi
5. Kabupaten Banjar
6. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
7. Kabupaten Tulungagung
8. Kabupaten Wonogiri
9. Kabupaten Wonosobo
10. Kabupaten Pasaman

Tingkat Kota

1. Surakarta
2. Denpasar
3. Balikpapan
4. Kota Tanggerang
5. Kota Medan
6. Kota Batu
7. Kota Samarinda
8. Kota Makassar
9. Kota Tanggerang Selatan
10. Kota Yogyakarta