Wali Kota Batasi Perjalanan Luar Daerah ASN, Juga Berlaku Bagi Karyawan Perusahaan

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Walikota Balikpapan Rahmad Masud meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di ruang lingkup Pemkot Balikpapan untuk sementara membatasi kegiatan perjalanan luar daerah.

Upaya ini dilakukan untuk meminimalisir adanya lonjakan jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 yang meningkat drastis dalam sepekan terakhir.

“Kalau tidak penting sekali untuk berangkat ke luar kota kalau bisa ditahan dulu,” ujar Walikota Balikpapan Rahmad Masud, Sabtu (19/2/2022).

Rahmad mengatakan, kebijakan yang diambil ini merujuk pada kasus Varian Omicron yang sudah terdeteksi masuk ke Kota Balikpapan.

Pembatasan perjalanan luar daerah, lanjutnya, juga berlaku bagi pekerja perusahaan dan karyawan swasta yang ada di Kota Balikpapan. Kebijakan ini sebagai tindak lanjuti arahan dari pemerintah pusat.

“Pemerintah pusat telah meminta kepada pemerintah daerah untuk lebih optimal dalam melakukan upaya pencegahan penyebaran Covid-19,” tegasnya.

Walikota Balikpapan Rahmad Mas’ud yang juga sebagai u Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kota Balikpapan itu, juga meminta kepada setiap perusahaan, agar lebih disiplin menyampaikan kepada karyawannya untuk tidak melakukan perjalanan luar daerah apabila tidak ada kepentingan yang mendesak.

“Kita minta pimpinan perusahaan agar disiplin melaksanakan kebijakan ini kepada seluruh karyawannya,” tegas Rahmad.

Apabila ada pekerja yang harus melakukan perjalanan luar daerah, maka diharapkan kepada yang bersangkutan melakukan isolasi minimal tiga hari. Dan kemudian harus melakukan pemeriksaan kesehatan, yang akan dilampirkan ketika akan kembali bekerja.

“Pekerja yang pulang dari melakukan perjalanan luar daerah, harus di isolasi minimal tiga hari. Dan saat akan kembali bekerja wajib melampirkan hasil pemeriksaan Kesehatan yang menyatakan bebas dari COVID-19,” pintanya.

Rahmad pun akan meminta pertanggungjawaban dari perusahaan, sebab selama ini kasus yang timbul di Kota Minyak berawal dari dari perusahaan-perusahaan.

“Saya akan minta pertanggungjawaban. Terutama dari perusahaan migas. Utamanya dari Pertamina group di antaranya PHKT PHM, RDMP apa lagi,” tutupnya.