Walikota Tegaskan Efesiensi Anggaran Tidak Ganggu Layanan Masyarakat

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Pemkot Balikpapan menyatakan dengan adanya inpres tentang efesiensi anggaran daerah saat ini, maka sudah dipastikan tidak ada layanan masyarakat yang terganggu. Pasalnya, selama seluruh kebijakan pembangunan yang dijalankan Pemkot Balikpapan selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Walikota Balikpapan H Rahmad Mas’ud, SE, ME mengatakan, dalam melaksanakan efisiensi anggaran, maka Pemkot Balikpapan dalam beberapa kegiatan yang dianggap tidak terlalu mendesak, seperti perjalanan dinas dan acara seremonial, akan dikurangi.

“Kami ingin memastikan bahwa anggaran yang tersedia digunakan seefektif mungkin untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya, Senin (3/3/2025).

Dikatakannya, selain itu beberapa kegiatan yang tidak berdampak langsung, bimbingan teknis (Bimtek), FGD hingga pengadaan untuk ASN juga akan dikurangi.

“Namun, pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, dan program yang menyentuh masyarakat tetap menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Rahmad Mas’ud memastikan, kebijakan efisiensi anggaran ini tidak akan berdampak pada pelayanan publik.

“Tidak ada dampak negatif bagi masyarakat. Justru, kami memastikan anggaran lebih banyak diarahkan untuk program yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat,” tukasnya.
Sebagai bagian dari efisiensi, Pemkot Balikpapan juga mendorong digitalisasi dalam berbagai aspek. Misalnya, rapat dan konsultasi yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka kini beralih ke platform digital seperti Zoom.

“Langkah ini telah terbukti efektif dalam menghemat anggaran, seperti yang dilakukan selama pandemi COVID-19,” ucapnya.

Sedangkan adanya wacana 5 hari kerja bagi ASN yang menjadi arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Rahmad Mas’ud mengatakan, Pemkot Balikpapan masih mengkaji penerapannya agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

“Kami akan melihat situasi dan kondisi di Balikpapan. Jangan sampai kebijakan ini malah berdampak pada layanan publik. Prinsipnya, yang penting pelayanan masyarakat tetap berjalan dengan baik,” jelasnya.

Ditegaskannya, Pemkot Balikpapan berharap akan mengoptimalkan penggunaan anggaran secara lebih efisien. Dan memastikan seluruh program pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kemudian, disisi lain rasionalisasi anggaran akan difokuskan pada kegiatan yang bersifat seremonial serta pengadaan perlengkapan yang tidak mendesak.

“Kami akan mengoptimalkan anggaran dengan memangkas kegiatan yang tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Seperti acara seremonial dan pengadaan barang yang tidak bersifat mendesak,” ungkapnya.

Dengan langkah efisiensi yang tepat, Pemkot berharap dapat menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
Rahmad juga mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat dan stakeholder terkait, untuk mendukung kebijakan ini demi pembangunan kota yang lebih baik.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan kota,” tuturnya.

Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri menambahkan dari legislatif tengah menyusun siasat berdiskusi dengan Pemkot Balikpapan untuk program skala prioritas.

“Dampaknya ini besar karena banyak yang harus di kalahkan,” tutupnya.