Wawali Balikpapan Ingin Pengembang Patuhi Ketentuan Pembangunan PSU

Balikpapan, Gerbangkaltim.com – Pemkot Balikpapan meminta para pengembang untuk mematuhi ketentuan yang sudah diatur dalam melaksanakan pembagunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), utamanya pembangunan bendali atau bendungan pengendali sebagai bagian dari upaya pencegahan banjir di kota ini.

Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo mengatakan, pembangunan bendali, polder, atau kolam retensi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebelum perumahan dikembangkan. Dimana, beberapa pengembang besar seperti Sinarmas dan Citraland telah tertib dalam membangun infrastruktur pengendali banjir. Namun, masih ada beberapa pengembang lain yang tidak memenuhi kewajiban tersebut.

“Jadi dari 11 bendali yang direncanakan, hanya 5 yang terealisasi, sementara 6 lainnya tidak dibangun dan lahannya telah dialihfungsikan,” ujarnya, Kamis (20/3/2025).

Dikatakannya, dalam waktu dekat, ia akan melakukan inspeksi lapangan bersama Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Serta instansi terkait lainnya untuk memeriksa keberadaan bendali yang seharusnya dibangun.

“Kami akan juga akan mengevaluasi desain awal, kapasitas tampung, serta realisasi di lapangan,” tegasnya.

Selain itu, katanya, Pemkot Balikpapan juga akan memanggil para pengembang yang berkewajiban menyediakan PSU. Hal ini guna memastikan tanggung jawab mereka terhadap fasilitas publik.

“Kami juga akan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan terkait kewenangan dalam pengelolaan sumber daya air,” jelasnya.

Terkait kendala administrasi, Bagus mengakui, adanya permasalahan dalam proses penyerahan PSU. Terutama pada jaringan jalan yang masih menjadi bagian dari agunan pembiayaan di perbankan.

“Kami akan berkomunikasi dengan pihak perbankan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mencari solusi agar proses ini tidak terhambat,” tukasnya.
Bagus juga ingin memastikan bahwa sistem administrasi di lingkungan Pemkot Balikpapan telah berjalan dengan baik. Sehingga setiap dokumen dapat ditelusuri meskipun terjadi pergantian pejabat.

“Dengan upaya ini, kami berharap pengembang dapat lebih patuh dalam membangun fasilitas pengendali banjir. Sehingga permasalahan banjir di Balikpapan dapat dikurangi secara signifikan,” tutupnya.